• Aparatur pemerinah daerah memiliki berbagai macam profesi baik yang bersifat non struktural, struktural maupun fungsional. Setiap aparatur daerah harus menguasai profesinya dengan baik, Sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.

• Era otonomi daerah dan globalisasi telah menciptakan lingkungan kompetisi yang tinggi, sehingga dibutuhkan pula aparatur daerah yang kompetitif, yaitu selalu mampu mengakomodasi dan memanfaatkan berbagai perkembangan lmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan daerah.

• Pendulum Pemerintahan Daerah saat ini bergerak Good Governance, sehingga sangat diperlukan Political Will dari segenap aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, wajib menjadi tauladan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah serta melindungi kepentingan rakyat banyak. Sebagai abdi masyarakat, wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

• Untuk terciptanya intergritas yang tinggi tersebut, diperlukan panduan dalam membentuk perilaku aparatur yang baik, yaitu yang berasal dari ajaran agama serta nilai-nilai luhur budaya sendiri dalam hal ini nilai-nilai sipamandar seperti, Siario (Kebersamaan), Sirondo-rondoi (Kerjasama), Siri’ (Malu), Sipakaraya (Saling menghargai). 

• Aparatur pemerintah daerah yang profesional merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan tolok ukur pencapaian visi kepemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan nilai agama dan budaya. Profesional dapat diartikan sebagai totalitas kemampuan manajerial, teknis dan sikap perilaku seorang aparatur sehingga memiliki integritas dan daya saing yang tinggi di bidangnya;
  
• Tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen pemerintahan daerah semakin menguat sehingga mendorong pemerintah untuk lebih serius mengembangkan electronic goverment (e-gov) sebagai salah satu media informasi dan komunikasi bagi publik. Salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah aspek kepegawaian. Di sisi lain,  perkembangan lingkungan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan dinamis, mengharuskan organisasi pemerintahan daerah dapat dikelola secara tepat, efektif dan berdaya guna. Dan untuk menunjang pengelolaan pemerintahan tersebut dibutuhkan sistem informasi dan data yang dapat dipercaya kebenarannya, lengkap dan terkini, termasuk pula dalam hal ini data dan informasi kepegawaian daerah. Oleh karena itu, semakin mendesak bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini  BKDD Kabupaten Polewali Mandar untuk mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

• Di era otoda dan globalisasi seperti sekarang ini, kinerja PNS daerah harus ditingkatkan agar daerah dapat mengejar ketertinggalannya. Kinerja ini meliputi aspek akhlak, disiplin, etika dan moral untuk menjadi PNS yang bebas KKN sebagaimana tuntutan masyarakat. Dengan kinerja yang baik, pemerintah daerah akan memperoleh kepercayaan masyarakat dan hal itu merupakan social capital yang sangat berarti bagi pembangunan daerah
  
• Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional, kompetitif dan berintegritas tinggi serta sistem informasi kepegawaian daerah yang valid dan up to date, dibutuhkan manajemen kepegawaian daerah yang prima yaitu pengelolaan manajemen kepegawaian berdasarkan prinsip objektifitas, selektifitas, prestasi kerja, kepastian hukum, serta tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang, tepat pekerjaan, dan tertib administrasi kepegawaiaan daerah

• Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan diklat;
• Penyiapan, Penghimpunan dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
• Perencanaan kepegawaian daerah;
• Pembinaan kedudukan hukum pegawai;
• Pengembangan kepegawaian daerah, pemberian penghargaan dan tanda jasa sertapembinaan mental pegawai;
• Pelayanan adminisrasi kepegawaian daerah;
• Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
• Penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian daerah;
• Pengelolaan data kepegawaian daerah;
• Penyelenggaraan latihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional;

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi

Sub. Bidang Mutasi
Sub. Bidang Kepangkatan

Sub. Bidang Diklat dalam Jabatan
Sub. Bidang Pengembangan Aparatur

Sub. Bidang Analisis Kebutuhan dan Kesejahteraan
Sub. Bidang Evaluasi Kinerja